Hasto Pertanyakan Kinerja KPK atas Ketidakberhasilan Menangkap Harun Masiku

santaitalks.com – Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menangkap Harun Masiku, tersangka kasus suap yang telah buron sejak 2020. Pernyataan tersebut disampaikan saat Hasto membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hasto menegaskan, KPK seharusnya sudah mengetahui lokasi Harun Masiku dan mempertanyakan mengapa ia belum ditangkap. “Pertanyaannya, kenapa tidak ditangkap?” ujarnya, menyoroti kurangnya tindakan KPK dalam hal ini.

Pernyataan Hasto di Pengadilan Tipikor

Dalam persidangan, Hasto menekankan bahwa penyidik KPK, Arief Budi Rahardjo, mengonfirmasi bahwa mereka sudah mengetahui koordinat keberadaan Harun Masiku. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Hasto, yang merasa KPK tidak melakukan tindakan yang semestinya.

Hasto juga mengklaim bahwa jika Harun Masiku tidak ditangkap, maka hal itu adalah kesalahan KPK dan bukan disebabkan oleh tindakan penghalangan dari terdakwa. Ia berusaha menegaskan posisi PDI-P terkait kasus ini dan menyampaikan kritik terhadap kinerja KPK.

Tanggapan Hasto terhadap Tuduhan Jaksa KPK

Jaksa KPK sebelumnya meminta agar Hasto dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp 600 juta, dengan tuduhan keterlibatan dalam suap untuk Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Hasto menanggapi tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam skenario yang dituduhkan.

Selain itu, Hasto menyayangkan tuduhan yang mengaitkan kegagalan KPK menemukan ponsel yang diduga berisi komunikasi terkait Harun. Ia menyatakan bahwa KPK harus bertanggung jawab atas ketidakmampuannya dalam menangkap Harun Masiku.

Dinamika Sidang dan Pengaruhnya Terhadap Kasus

Hasto juga mengungkapkan bahwa tuduhan yang menyebutkan dirinya mengarahkan Harun untuk menenggelamkan handphone adalah tidak berdasar. Dengan keberadaan Harun yang sudah terdeteksi, Hasto percaya bahwa KPK seharusnya sudah melakukan penangkapan tanpa adanya tindakan penghalangan penyidikan.

Kasus ini berpotensi menimbulkan sorotan publik yang lebih besar pada kinerja KPK, terutama terkait sejauh mana lembaga ini bisa menindaklanjuti informasi yang ada dalam upaya menegakkan hukum secara efektif.