Usulan Partai NasDem Menciptakan Kepastian Status Ibu Kota Nusantara

santaitalks.com – Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur jika statusnya sebagai Ibu Kota Negara belum jelas. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menekankan pentingnya langkah ini untuk menghindari mangkraknya infrastruktur dan memastikan penggunaan anggaran secara efektif, di tengah situasi politik yang sedang berlangsung.

Usulan Dari Partai NasDem

Saan Mustopa menyatakan, ‘Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang.’ Dengan pengalihan fungsi IKN menjadi ibu kota provinsi, diharapkan masalah penganggaran dan persiapan dapat teratasi.

Ia juga menambahkan, ‘Pemerintah pun perlu segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.’ Langkah ini bertujuan memberikan kejelasan bagi semua pihak terkait status dan fungsi IKN di masa depan.

Kendala Dalam Penyelenggaraan IKN

Saan menekankan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur di IKN. Salah satunya adalah belum adanya Keputusan Presiden yang jelas mengenai perubahan status IKN dari DKI Jakarta.

‘Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah,’ ungkap Saan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan penapisan ulang dan penyesuaian strategi pembangunan IKN, sehingga kepastian terkait pemindahan kementerian dan ASN ke IKN belum ada.

Pandangan Anggota DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berpendapat bahwa jika IKN diubah menjadi ibu kota Kaltim, maka asetnya harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. ‘Karena itu pikiran Partai NasDem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat, untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik.’

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa penundaan pembangunan IKN perlu diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Ia menjabarkan, ‘Pembangunan IKN sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP).’