Ribuan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR RI

Generated by Journalist AI

santaitalks.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) akan melakukan unjuk rasa besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8). Aksi ini dibatalkan dari rencana semula di Istana Negara karena keterbatasan waktu.

Presiden Partai Buruh, Sa’id Iqbal, menyampaikan bahwa fokus aksi kali ini terpusat di DPR, dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dengan berbagai tuntutan yang akan disuarakan selama kegiatan berlangsung.

Pembatalan Aksi di Istana

Awalnya, buruh merencanakan aksi di depan Istana Negara, namun Sa’id Iqbal mengkonfirmasi bahwa hanya akan ada aksi di DPR. “Dari awal kita hanya aksi di DPR, dan Istana kalau ada waktu. DPR saja karena keterbatasan waktu buruh harus masuk shift dua,” jelasnya.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, memperkuat pernyataan Iqbal dengan mengatakan bahwa untuk efisiensi waktu, lebih baik aksi dilakukan di satu lokasi. “Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” ujarnya.

Tuntutan Buruh dalam Aksi

Iqbal menjelaskan bahwa dalam aksi kali ini, pihaknya akan menyampaikan enam tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah penghapusan outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM), serta meminta kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

Mereka juga menuntut untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membentuk Satgas PHK. Tuntutan ketiga adalah reformasi pajak perburuhan yang mencakup kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang menikah.

Pentingnya RUU dan Reformasi

Tuntutan lainnya mencakup pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pemberantasan korupsi. Tuntutan terakhir adalah revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Aksi ini diharapkan dapat menyuarakan aspirasi buruh agar didengar oleh pemerintah dan pengambil kebijakan di DPR. Banyak yang berharap tuntutan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan pekerja.