Hari ini, pemerintah Indonesia mengadakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah.
Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China untuk Merayakan 80 Tahun Kemenangan Rakyat
Acara ini bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Agama.
Proses Penentuan Awal Ramadan
Sidang isbat merupakan kegiatan rutin pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadan berdasarkan pengamatan hilal. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berperan penting dalam proses ini dengan menurunkan tim khusus ke 37 lokasi di seluruh tanah air.
Tim BMKG akan melaksanakan pengamatan hilal pada tanggal 17 dan 18 Februari 2026. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pada 17 Februari, posisi hilal masih berada di bawah ufuk.
Informasi dari BMKG menyatakan, 'Posisi hilal pada 17 Februari berada dalam keadaan minus, artinya belum terlihat.'
Baca juga: Desta Dukung Tuntutan 17+8, Ingatkan Prabowo untuk Jalankan Janji
Mendukung Keputusan Bersama
Kriteria untuk menetapkan awal Ramadan ditentukan dari kesepakatan Menteri-menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
BMKG menyampaikan bahwa hilal diperkirakan baru memenuhi kriteria pada tanggal 18 Februari dengan posisi ketinggian antara 7,62° hingga 10,03°.
Meski data hisab menunjukkan posisi hilal belum valid pada 17 Februari, BMKG masih menunggu keputusan resmi. 'Keputusan resmi tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar,' tulis BMKG.
Pengamatan Hilal di Seluruh Indonesia
Pemantauan hilal dilakukan di berbagai lokasi dari Aceh hingga Papua, melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal. Kementerian Agama juga melaksanakan pemantauan hilal di 96 lokasi di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini melibatkan Kantor Wilayah Kemenag, pengadilan agama, serta organisasi masyarakat Islam dan instansi terkait lainnya.
Hasil akhir sidang isbat akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui konferensi pers yang dijadwalkan pada pukul 19.05 WIB.
Baca juga: Komnas HAM Konfirmasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
