Kritik Terhadap Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal Mei 1998

santaitalks.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memperoleh sorotan tajam setelah menyatakan bahwa tidak ada bukti mengenai pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pernyataan ini mendorong Komisi X DPR RI untuk mengadakan rapat kerja guna memberikan klarifikasi pada 24 Juni 2025.

Kecaman Terhadap Pernyataan Fadli Zon

Pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal yang hanya dianggap rumor menciptakan reaksi keras dari berbagai kalangan. Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyatakan bahwa klarifikasi resmi diperlukan untuk menegaskan kebenaran sejarah.

Dalam penjelasannya, Lalu menegaskan bahwa isu kekerasan seksual adalah isu sensitif bagi masyarakat. Meragukan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dikhawatirkan dapat mencederai upaya penegakan HAM di Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih empatik terhadap korban dan keluarganya, bukan meragukan fakta yang telah dihimpun oleh TGPF.

Pentingnya Keterlibatan Pemerintah

Lalu menegaskan bahwa dokumen TGPF bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan merupakan dokumen resmi negara. Pejabat publik diharapkan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang dapat merusak semangat penegakan HAM.

Ia juga mengusulkan agar tragedi Mei 1998 dimasukkan ke dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dianggap penting untuk menjamin keadilan bagi para korban dan mencegah penghapusan sejarah.

Sebagai anggota Komisi X DPR, Lalu mendesak pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa Mei 1998, melalui langkah yudisial dan non-yudisial yang mengutamakan hak korban.

Respon Fadli Zon Terhadap Kritikan

Fadli Zon merespon kritik dengan mengatakan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk meremehkan sejarah, melainkan menunjukkan perlunya data dan kejelasan. Ia merasa laporan investigatif mengenai pemerkosaan massal belum cukup kuat untuk membuktikannya.

Ia juga menegaskan bahwa laporan TGPF yang hanya mencantumkan angka tanpa detail yang mendukung menjadi alasan untuk lebih berhati-hati dalam mendiskusikan isu sensitif tersebut.

Fadli menambahkan bahwa ia mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan berkomitmen untuk menarik perhatian pada masalah ini, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini.